Ini Beda Syarat Calon Perseorangan 2024 dengan Pemilu Sebelumnya

Bawaslu Jakbar Gelar Sosialisasi ke Panwas Kelurahan

banner 468x60

PECIMERAH.COM – Tahapan penyelenggaran Pemilu 2024 terus bergulir. Setelah penetapan daftar pemilih tetap (DPT) rampung, kini para penyelenggara pemilu tengah menggelar proses tahapan terkait pengajuan bakal calon legislatif alias caleg untuk tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 khususnya terkait pendaftaran caleg, dasar hukum yang menjadi pijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yakni, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1/2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain itu, para penyelenggara pemilu juga berpedoman pada putusan Mahkamah Konstiusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022 terkait masa jeda lima tahun untuk mantan narapidana. Dan ada pula kebijakan teknis yang dirilis KPU maupun Bawaslu semisal Peraturan KPU Nomor 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

“Kebijakan terkait pendaftaran calon legislatif ada perbedaan dengan pelaksanaan di Pemilu 2019 lalu, sehingga perlu dipahami KPU maupun pengawas,” kata Maryadi, Anggota KPU Jakarta Barat 2023 ketika mengisi diskusi Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Non Peraturan di Bawaslu Kabupaten/Kota yang digelar Bawaslu Jakar,ta Barat, Kamis (22/6/2022).

Menurut Maryadi, beberapa perbedaan menyoal pendaftaran caleg untuk Pemilu Serentak 2024 di antaranya penggunaan sistem informasi pencalonan (Silon) oleh KPU. Sehingga, jika semula kelengkapan berkas harus berupa fisik, kini sebagian dokumen hanya diminta lewat mengunggah dokumen sebagai syaratnya.

Ia menambahkan, salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi bakal calegi yang awalnya tidak ada di pemilu sebelumnya ialah surat rekomendasi atau ketetapan pencalonan dari pimpinan partai yang bersangkutan. “Ibaratnya sekarang ada semacam surat sakti, setiap caleg harus menyertakan dokumen persetujuan pencalonan dari partai yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal,” jelas Maryadi.

Asal tahu saja, proses tahapan pengajuan caleg telah dimulai atau diumumkan sejak 24 April silam. Saat ini, 18 partai politik peserta Pemilu 2024 telah mengajukan bakal calon ke KPU sesuai tingkatannya.

Saat ini, prosesnya tengah masuk tahap pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi dari pada bakal calon angggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, ataupun DPR RI. Rencananya, jadwal pengumuman daftar caleg tetap (DCT) akan digelar pada 4-6 November mendatang.

Perekrutan pengawas TPS

Selain terkait mekanisme pengajuan calon legislatif, sejumlah perubahan kebijakan yang perlu diketahui pengawas pemilu tingkat kelurahan yakni proses perekrutan pengawas tempat pemungutan suara (TPS). Oding Junaidi, Ketua Bawaslu Jakarta Barat mengatakan, perekrutan personalia pengawas di deretan paling depan tersebut akan dilakukan sekitar 23 hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Berdasarkan hasil penetapan DPT, pemilih di Jakarta Barat akan mencapai 1,9 juta orang dengan jumlah TPS mencapai 7.165 TPS. “Merekrut orang sebanyak itu (7.165 orang) yang memiliki kemampuan pengawasan tidaklah mudah, dan kesulitannya luar biasa, sehingga Panwas Kelurahan perlu pemahaman kebijakannya,” kata Oding.

Nah, berdasarkan Perpu Nomor 1/2022, ada kelonggaran dalam perekrutan pengawas TPS khususnya menyoal persayaratan umur. Menurut Oding, syarat umur personalia di lokasi pemungutan suara ialah paling kecil berusia 21 tahun, atau berubah dari semula minimal 25 tahun.

“Bahkan, jika dalam pelaksanaan tahapannya tidak juga ditemukan usia minimal 21 tahun. Maka, pengawas TPS diperbolehkan minimal usia 17 tahun dengan persetujuan Bawaslu. Ini kan kabar baik untuk perekrutan TPS,” imbuh Oding.

Dalam sosialisasi ini, turut hadir mengisi acara yaitu Anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo, Ketua KPU Jakarta Barat Cucum Sumardi, serta para anggota Bawaslu Jakarta Barat. Hadir sekitar 56 pangawas dari seluruh kelurahan di wilayah Jakarta Barat.

“Kami berharap, dengan kegiatan sosialisasi ini para pengawas di tingkat kelurahan bisa memahami kebijakan dan peraturan penyelenggaraan Pemilu 2024. Mereka semua bisa bertindak seseuai aturan dan tidak melanggar kewenangan,” kata Syukur Yakub, Anggota Bawaslu Jakarta Barat.